Pembelajaran Pemberdayaan Nasionalisme Di Indonesia

Beberapa tahun terakhir ini sering kita mendengar suara yang menyatakan bahwa nasionalisme kita telah merosot. Sesudah Proklamasi 17 Agustus 1945 nasionalisme rupanya sudah tidak diperlukan lagi. Masalah pemenuhan kebutuhan sehari-hari, khususnya ekonomi, merupakan keperluan bangsa yang lebih mendesak.

Gambaran tentang keteladanan elite politik dan tokoh-tokoh masyarakat seringkali mengecewakan. Sikap hidup materialistik dan gaya konsumtif, korupsi, dan penyalahgunaan jabatan, menjadi isu santer di kalangan masyarakat kita. Seburuk itukah persepsi kita tentang nasionalisme bangsa Indonesia yang telah ditumbuhkembangkan dari generasi ke generasi ?. Untuk menjawabnya tentu saja tidak cukup dengan menyanyikan lagu “Halo-halo Bandung”, “Indonesia Raya”, “Satu Nusa Satu Bangsa”, tetapi melihat kembali akan pesan-pesan moral dan makna peristiwa sejarah yang dimunculkan pada setiap upacara peringatan hari besar nasioanal sebagai saluran peneguh integrasi bangsa.

Ketika memasuki tanggal 28 Oktober 2011, bangsa kita telah melakukan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-83. Para pegawai negeri dan komponen masyarakat lain termasuk mahasiswa telah melakukan apel bendera disertai menyanyikan lagu “Satu Nusa Satu Bangsa”. Di samping acara yang telah rutin itu, kita akan selalu dihadapkan pada serentetan peringatan nasional lain seperti “Peringatan Kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus” dan “Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember” yang kesemuanya diharapkan dapat mengingatkan pada peristiwa bersejarah itu serta membangkitkan kesadaran tentang makna yang terkandung di dalamnya. Dengan mengenang peristiwanya kita diingatkan kemdali pada pesan moral dan makna historisnya, sehingga akan dapat memperkuat kesatuan dan persatuan .

Bagi bangsa kita, peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, dan 10 Nopember merupakan suatu momentum yang ditandai oleh suasana reflektif tentang perjuangan anak bangsa dalam rangka membangun komitmen bersatunya wilayah, bangsa, dan bahasa nasional. Perpaduan nilai kejuangan mereka pada hahekatnya merupakan suatu tafsir nasionalisme yang tidak dibatasi oleh sentimen suku, ras, agama, dan adat istiadat. Secara simbolik, ketiga peristiwa itu dapat dipandang sebagai terpatrikannya secara resmi adanya kehendak untuk bersatu menjaga dan mengembalikan harkat dan martabat anak bangsa dari beragam bentuk keterikatan kesejahteraan dan keamanan.

Metode

Tulisan ini menggunakan metode sejarah yang diawali dengan mengumpulkan sumber penulisan melalui studi pustaka. Sumber-sumber yang digunakan berupa buku-buku yang memuat informasi tentang fenomena historis yang menyangkut lahir dan perkembangan organisasi pergerakan nasional sebagai wadah pemberdayaan nasioanlisme di Indonesia.

Selanjutnya dilakukan kritik sumber, yaitu memilih dan menentukan sumber yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Tahap selanjutnya melakukan interpretasi sumber untuk mensintesekan fakta-fakta yang ditemukan. Langkah terakhir adalah historiografi, yaitu proses penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh.

Terminologi Nasionalisme

Nasonalisme dapat dianalogkan etno-sentrisme atau pandangan yang terpusat pada bangsanya. Gejala seperti semangat nasional dan kebangaan nasional ternyata melekat pada semua bangsa. Sebagai gejala umum, maka tujuan nasionalisme untuk mensosialisasikan diri dengan suatu kelompok (bangsa) yang memiliki kesamaan politis, psikologis, ideologis, dan sosio-kultural.

Timbulnya nasionalisme disebabkan oleh faktor subyektif dan obyektif. Faktor subyektif berupa kemauan, sentimen, dan aspirasi manusia, sedangkan faktor obyektifnya merupakan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan (Suhartono, 2001: 7). Sehubungan dengan itu, ada beberapa pengertian tentang nasionalisme. Huszar dan Stevenson mengatakan bahwa nasionalisme : primarily, it assert that the nation is the natural and desirable political unit (Huszar dan Stevenson, 1961: 51). Sementara itu, Stoddard : nationalism is a belief, held by a fairly largenumber of indivials, that they constitute a nationality (Aminuddin Nur, 1967: 92). Dari kedua batasan pengertian itu menunjukkan bahwa nasionalisme adalah suatu faham, pandangan, keyakinan, kemauan bersama dari sekelompok manusia untuk hidup bersama dalam ikatan suatu bangsa, anpa memandang perbedaan kebudayaan, suku, dan agama.

Nasionalisme dapat di pandang dari dua sikap nasional yang berlawanan, yaitu sikap negatif dan positif. Nasionalisme sebagai sikap negatif atau chauvism, yaitu sikap bangsa yang berlebihan (superior), sempit, dan sombong. Sikap ini tidak menghargai orang atau bangsa lain sebagaimana mestinya. Apa saja yang dipandang dapat menguntungkan bangsa sendiri itulah yang dianggap benar, hak, dan wajar (right or wrong my country), bahkan syah jika mereka merampas hak dan kepentingan bansa lain. Adapun di sisi lain, nasionalisme sebagai sikap nasional yang positif yakni mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan harga diri bangsanya tetapi menghormati bangsa lain. Nasionalisme yang jenis kedua ini akan sangat bermanfaat untuk membina dan memperkuat persatuan dan kesatuan suatu bangsa heterogen. Oleh karena itu, nasionalisme harus diberdayakan setiap saat.

Nasionalisme Indonesia

Timbulnya nasionalisme di Indonesia mempunyai kaitan erat dengan kolonialisme Belanda. Usaha menolak kolonialisme inilah yang merupakan kekuatan imbangan (Sartono Kartodirdjo, 1967: 51-62) terhadap kondisi sisio-politik yang buruk, yaitu dengan jalan mengadakan reaksi sesuai dengan kekuatan yang ada.

Ekploitasi ekonomi dan penetrasi politik kolonial menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia sebagai rakyat di tanah jajahan dengan secara kolektif mempersatukan diri guna merubah situasi yang ada ke arah kebebasan global . Kesadaran inilah yang mendorong timbulnya kesadaran nasional, perasaan nasional, dan kehendak nasional yang dinyatakan dalam beragam cara (Suhartono, 2001: 8).

Kemunculan nasionalisme Indonesia yang tidak memandang perbedaan adat istiadat, suku, agama, dan rasial dipelopori oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Indonesische Vereeniging (IV) pada tahun 1922 yang pada tahun 1925 berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia (PI). PI sebagai organisasi politik radikal bertujuan untuk : 

1. Menyadarka para mahasiswa agar memiliki komitmen yang bulat tentang persatuan dan kemerdekaan Indonesia; 
2. Meyakinkan rakyat Indonesia tentang kebenaran perjuangan kaum nasionalis; 
3. Mengembangkan ideologi yang bebas dan kuat di luar pembatasan Islam dan Komunisme (Ingleson, 1988: 
4. Untuk merealisasikan tujuannya, PI berpedoman pada empat pokok pikiran, yaitu kesatuan nasional, solidaritas, nonkoperasi, dan swadaya PI menyadari bahwa baik Islam maupun komunis ternyata tidak bisa bersatu menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu koloalisme. 

Kesadaran semangat kebangsaan ini kemudian melahirkan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada pertengahan tahun 1927. Kehadiran PNI ternyata menjadi pelopor kesadaran dan perjuangan nasional yang mendapat dukungan secara meluas di kalangan rakyat tanah jajahan. 

Pada tahun 1930 perjuangan PNI diganjal oleh pareturan pemerintah kolonial. PNI sebagai organisasi kaum nasionalis dibekukan ruang geraknya di bidang politik.Para pemimpinnya ditangkap, diadili, dan dihukum dengan tuduhan menentang pemerintah dan mengganggu ketertiban umum. Semua organisasi politik radikal dipaksa merubah strategi perjuangannya menjadi organisasi moderat parlementer dengan stategi perjuangan parlementer. Sekalipun demikian, semangat dan kesadaran nasional di kalangan kaum nasionalis tidak padam begitu saja, tetapi tetap eksis sampai pada tercapainya tujuan yakni perumusan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan pengakuan kedaulatan penuh tahun 1949.

 

Setelah kumandangnya teks Proklamasi, bentuk nasionalisme Indonesia dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, semangat dan kesadaran nasional tetap membara untuk menentang praktek-praktek kolonialisme, berevolusi, dan sebagai ideologi hanya mempersoalkan keyakinan serta semangat tanpa memperhitungkan akibatnya.

Nasionalisme ideologis seperti ini memilih sasarannya di sektor ekonomi, politik mercusuar. Kegagalan nasionalisme ideologis tahun 1965 segera diikuti dengan bentuk nasionalisme yang kedua yang lebih realistik yakni membangun semangat dan kesadaran kebangsaan melalui program pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera dan aman. Proses pencapaian kondisi masyarakat yang demikian itu pemberdayaan nasionalisme bisa dianalogkan dengan ketahanan nasional yang bersendikan keadaan masyarakat yang religius, serba selaras, dan kekeluargaan.

Memberdayakan Nasionalisme 

Memberdayakan nasionalisme, suatu istilah yang pernah populer merupakan suatu usaha membina bangsa supaya sadar akan harga dirinya sebagai bangsa merdeka yang berdaulat dan mampu menjaga dan mengembangkan eksistensi negara.

Proses pemberdayaan nasionalisme telah berjalan di Indonesia sejak masa pergerakana nasional. Suatu bangsa yang modern tidak cukup hanya dibina dengan slogan-slogan, pidato, mendirikan gedung-gedung megah, hotel berbintang atau supermarket mewah. Cara yang demikian ini akan membentuk karakter masyarakat yang mengharapkan perbaikan hidup di atas perhitungan rumus-rumus magis dan show yang berlebihan. Bangsa modern juga dibangun tidak semata-mata dengan bantuan modal asing, tetapi lebih diutamakan usaha dan keringat sendiri dengan prinsip kerja keras, tekun, hidup hemat sesuai kemampuan, bersikap adil dan disiplin.

Kejayaan suatu bangsa terletak dalam otak dan sikap manusia. Bangsa yang pandai dan rajin sekalpun tidak didukung dengan sumber kekayaan alam yang melimpah ternyata dapat mewujudkan masyaraka yang sejahtera dan aman seperti Jepang, Swiss, dan Singapura, Sebaliknya, negara yang kaya sumber daya alamnya akan tetap menjadi miskin jika tidak dapat mengolah kekayaannya sendiri.

Salah satu syarat dalam membangun nasionalisme suatu bangsa adalah melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendidikan yang berkualitas, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun organisasi, akan diperoleh generasi muda yang berkulitas. Di samping mencetak anak didik pandai, cerdas dan rajin, pendidikan juga harus membangun mentalitas yang bertanggungjawab, disiplin, jujur, memiliki inisitif dan daya kreatif. Untuk itu, kurikulun pada lembaga pendidikan hendaknya direncanakan secara selaras antara kebutuhan lokal dengan nasional, sehingga tersedia tenaga-tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Seluruh warga negara tanpa mebedakan agama, suku, ras, dan golongan memperoleh kesempatan yang sama dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan berbagai sektor lainnya.

Para elite politik, pejabat, tokoh masyarakat sudah waktunya untuk memberikan keteladanan sikap dan gaya hidup yang benar, bekerja penuh tanggungjawab, teratur, tidak korup. Sementara itu, para bawahan, rakyat pada 

umumnya mempunyai kuajiban untuk mendukung usaha yang baik dari pihak atasannya. 

Munculnya nasionalisme Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kolonialisme. Situasi kolonial yang diperkuat dengan penetrasi politik diskriminatif menjadi tantangan kaum muda terpelajar Indonesia untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk keterbelakangan. Perjuangan mereka melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan prestasi gemilang yang dapat menjadi representasi eksistensi peran kepemudaan pada masa itu. Sumpah Pemuda ternyata tidak berhenti pada makna simbolik bersatunya kaum muda Indonesia, tetapi menunjukkan keterpaduan nilai kejuangan untuk membangun komitmen kesatuan wilayah, bangsa, dan bahasa.

Melalui beragam organisasi modern sampai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, kaum muda telah mengambil peran strategis dalam rangka integrasi nasional. Bahkan pada masa revolusi 1965, gerakan pemuda telah mengambil bagian dalam membela bangsa dan negara melalui wadah KAMI dan KAPPI.

Pada pemerintahan Orde Baru peran kaum muda masih sangat signifikan melalui gerakan Malari 1975. Gerakan mahasiswa 1998 untuk menumbangkan pemerintahan Suharto ternyata berhasil dengan baik.

Peran strategis kaum muda untuk memberdayakan nasionalisme pada era reformasi ditandai dengan mampu mengawal dan mempertahan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seperti kasus Ambon. Dengan demikian keterlibatan kaum muda dalam gerakan perubahan tentunya dapat menggugah dan membangkitkan kesadaran nasional di kalangan kaum muda kekinian tentang pesan moral dan makna kesejarahan yang dipantulkannya.